Nagekeo dan Realita Akses Pendidikan bagi Kelompok Rentan
- Revian Putra
- 3 days ago
- 3 min read
Silva Hafsari - Staff Voice for Equality Program, 2030 Youth Force Indonesia
21 Mei 2026 – Kesetaraan tidak mungkin terwujud apabila praktik diskriminasi terhadap akses pendidikan bagi kelompok rentan masih terus berlangsung. Berangkat dari kesadaran tersebut, LSM Pelita Harapan Masyarakat (PELIHARA) bersama Plan Indonesia, Yayasan PAPHA, dan 2030 Youth Force Indonesia melalui Voice for Equality (Suara untuk Kesetaraan), sebuah program yang didukung oleh Uni Eropa, membuka ruang dialog bersama organisasi masyarakat sipil lokal (OMS) di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memetakan kolaborasi dalam mencegah dan menangani Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS), sekaligus memperkuat akses pendidikan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.
Menurut pembina sekaligus pendiri LSM PELIHARA, Oscarinus Meta, kasus KBGS di Nagekeo masih tergolong tinggi. Berbagai bentuk kekerasan seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD), pencabulan terhadap anak, hingga kekerasan dalam relasi pacaran kerap menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan orang muda.
“Ironisnya, korban sering kali menghadapi diskriminasi berlapis; tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal akibat stigma sosial dan penolakan dari lingkungan sekolah,” ujar Oscar.
Kondisi tersebut mendorong LSM PELIHARA, sejak 2018 aktif bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi, serta penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Oscar, persoalan terbesar di Nagekeo bukan sekadar terbatasnya fasilitas pendidikan, melainkan ketimpangan akses yang membuat kelompok rentan kehilangan hak dasar untuk belajar.
Di tengah keterbatasan akses pendidikan di Nagekeo, PKBM PELIHARA hadir sebagai ruang harapan. Saat ini, sekitar 700 peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM. Sebagian di antaranya merupakan penyintas atau korban Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS). Meski stigma sosial masih melekat, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pendidikan mereka.
Menanggapi jumlah peserta didik yang mencapai sekitar 700 orang, Silva, yang mewakili 2030 Youth Force Indonesia, bertanya, “Bagaimana PKBM mengelola sistem pembelajaran untuk menjangkau peserta didik yang tersebar di berbagai wilayah?”
Menjawab pertanyaan tersebut, LSM PELIHARA menjelaskan bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PKBM menerapkan prinsip keterjangkauan melalui pendekatan berbasis komunitas dan dukungan kakak asuh yang tersebar di berbagai wilayah Nagekeo. Untuk memastikan akses belajar tetap tersedia, kegiatan pembelajaran memanfaatkan berbagai ruang yang ada di masyarakat, mulai dari gedung sekolah setelah jam belajar hingga balai desa.
Bagi 2030 Youth Force Indonesia, pengalaman LSM PELIHARA menunjukkan bahwa pendidikan yang inklusif dan menjangkau kelompok rentan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta didukung oleh keterlibatan komunitas di tingkat lokal.
Merawat Harapan melalui Pemberdayaan Remaja di Nagekeo
Ada begitu banyak kelompok rentan, seperti anak korban kekerasan seksual, perundungan, maupun akibat kemiskinan. Sebagian besar dari mereka terpaksa putus sekolah, karena sistem pendidikan yang sering kali abai terhadap hak dasar mereka. Akibatnya, mimpi dan cita-cita yang telah mereka bangun sejak kecil terancam terhenti pada masa perkembangan yang seharusnya menjadi fondasi masa depan.
Selain mendukung pendidikan nonformal melalui PKBM, LSM PELIHARA juga mengembangkan berbagai program literasi dan kesehatan mental. Salah satunya melalui kegiatan Sabtu Indah bersama Literasi, sebuah ruang berbagi cerita antarteman sebaya yang memungkinkan orang muda mengekspresikan emosi, baik sedih, senang, maupun marah. Menurut Oscar, ruang semacam ini penting karena kesehatan mental orang muda tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial di sekitarnya. Di Nagekeo, kasus bunuh diri, termasuk gantung diri, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
Upaya memperluas budaya literasi juga dilakukan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kampung Literasi di Nagekeo. Kehadiran ruang baca ini menjadi penting di tengah rendahnya akses literasi di daerah. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025, Kabupaten Nagekeo memperoleh angka sebesar 37,2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses perpustakaan, layanan literasi, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan ekosistem literasi daerah masih tergolong rendah. (Bappenas, 2025)
Selain itu, isu KBGS masih menjadi persoalan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Minimnya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, ancaman, serta rendahnya keberdayaan dan akses informasi bagi orang muda menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Karena itu, dialog bersama LSM PELIHARA tidak sekadar menjadi agenda pertemuan, melainkan juga langkah awal untuk membuka peluang kolaborasi ke depan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan KBGS di tingkat komunitas.
Sejalan dengan itu, 2030 Youth Force Indonesia terus mendorong pelibatan bermakna orang muda dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui pertemuan ini, diharapkan terbuka ruang saling belajar dan berkolaborasi antara masyarakat, orang muda, organisasi masyarakat sipil lokal, dan pemangku kebijakan, sehingga pengalaman serta kebutuhan komunitas dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama yang lebih setara, inklusif, dan berkelanjutan.
Comments