top of page

Blog

Partisipasi pemuda yang bermakna adalah proses keterlibatan struktural dengan kaum muda sebagai mitra dan pemimpin yang setara di semua tingkatan. Hal ini tidak hanya dapat mengubah pemuda dari penerima menjadi pemberi manfaat, tapi juga dapat membantu penyebaran manfaat serta pemaksimalan program pembangunan. Sayangnya, pemuda sering dianggap sebelah mata, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan prioritas pembangunan. Untuk itu, 2030 Youth Force Indonesia (2030 YF) menginisiasi SDGs Youth Town Hall 2021 (SDGs YTH 2021).

Dokumentasi SDGs YTH 2021


SDGs YTH 2021 merupakan salah satu wadah komunikasi antar aktor dari berbagai lapisan untuk berdiskusi mengenai isu pemuda dan SDGs. Melalui kegiatan ini, pemuda berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi terhadap isu tersebut ke perwakilan pemerintah terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada 20 November 2021 dan dihadiri oleh 113 peserta yang merupakan pemuda. Selain itu juga dihadiri 14 narasumber dari perwakilan Rutgers Indonesia, PPN Bappenas, 2030 YFI, juga pemerintah dan organisasi pemuda terkait. Ditambah lagi, kegiatan tersebut juga terlaksana sebagai rangkaian dari pre-event SDGs Annual Conference 2021 yang dilaksanakan oleh sekretariat SDGs dan Kementerian PPN/Bappenas.

Narasumber SDGs YTH 2021


Kegiatan dimulai dengan tiga sambutan utama. Yang pertama, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc yang merupakan staf ahli menteri PPN bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan memaparkan bagaimana COVID-19 berdampak pada penerapan SDGs di Indonesia. Meski berbagai dampak buruk telah dirasakan seperti, banyak orang tidak bisa bekerja, menurunnya pendapatan secara drastis, peningkatan resiko kekurangan gizi dan kehamilan, dan learning loss akibat pembelajaran jarak jauh, tapi pandemi COVID-a9 juga memberikan dampak positif. Beberapa contohnya adalah percepatan perkembangan teknologi, termasuk dalam teknologi pembayaran. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pemuda merupakan faktor kunci untuk SDGs. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah Sri Rejeki juga melanjutkan, bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan dengan membuat banyak forum anak. Senada dengan beliau, Amalah Rahmah yang merupakan Country Representative Rutgers WPF Indonesia mengatakan bahwa beliau ingin agar pemuda lebih didengar, ditanggapi, dan diperhitungkan sebagai bagian dari masyarakat agar pemuda dapat berpartisipasi, memberi pendapat, dan bergerak bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Hal tersebut diperlukan khususnya dalam penyelesaian permasalahan perkawinan anak, dimana permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tapi juga karena kehamilan muda/tidak terencana, menjadi korban pemerkosaan, norma sosial & budaya, pengetahuan rendah terhadap kesehatan reproduksi, juga ketidak pahaman mengenai alat kontrasepsi Pernikahan anak menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam SDGs YTH 2021.




Kemudian, dilanjutkan dengan sesi plenary dimana peserta mendapatkan gambaran mengenai partisipasi pemuda yang bermakna dalam agenda berkelanjutan dalam gelar wicara antara Billy Mambrasar yang merupakan staf khusus millennial kepresidenan, Linka Lin yang merupakan Youth Social Entrepreneurship and Innovation Consultant of UNDP Asia-Pacific, dan Tirza Listiarani yang merupakan koordinator dari 2030 Youth Force Indonesia. Billy berpendapat bahwa keterlibatan generasi muda di Indonesia sudah naik trennya, namun kurang banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Senada dengan hal tersebut, Linka juga menyampaikan tantangan pemuda agar dapat terlibat dalam implementasi SDGs. Paparnya, pemuda mengalami permasalahan fundamental, dimana pemuda kurang diberi kesempatan untuk dipercaya walaupun sebenarnya mereka mampu. Tirza kemudian menyimpulkan bahwa pemuda harus percaya ke diri sendiri jika ingin mencapai SDGs secara bersama. Tidak hanya dari perseorangan saja, namun tiap lapisan harus berani bergerak dan berbicara.


Kemudian di sesi panel, perwakilan pemuda, yang diwakili oleh 2 orang delegasi SDGs YTH 2021 untuk masing-masing pilar SDGs diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai isu 4 pilar isu SDGs (Ekonomi, Lingkungan, Hukum & Tata Kelola, dan Sosial) kepada perwakilan pemerintah terkait, dilanjutkan dengan paparan dan diskusi antar peserta dan narasumber yang merupakan perwakilan pemerintah dan organisasi pemuda. Isu-isu yang dibahas pada masing-masing pilar adalah:

  1. Pilar Ekonomi, "Mendorong ekonomi melalui kewirausahaan dan innovative financing". Setidaknya ada 2 pernyataan pemuda untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu:

    1. Memberikan kepastian pendampingan pada kelompok UMKM yang masuk sebagai penerima manfaat dalam kegiatan pemerintah agar UMKM memiliki keberlanjutan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja: misalnya memberi pendampingan dalam permodalan, ketenagakerjaan dll.

    2. Pemuda/organisasi dapat bekerjasama dengan UMKM di daerah untuk membantu pemasaran produk / digitalisasi. Contoh misalnya: AISEC UNSOED melalui local project yang bekerja sama dengan UMKM. Dibutuhkan SDM yang memadai.

  2. Pilar Lingkungan, "Pembangunan rendah karbon untuk aksi iklim: Pengelolaan sampah dan ekowisata berbasis alam", dimana perwakilan peserta dapat menyampaikan aspirasinya terkait isu masing-masing pilar SDGs. Ada 5 pernyataan pemuda untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu:

    1. Mendorong ekowisata berbasis lingkungan. Contoh di Bali: Merestorisasi pohon bakau, dan tempat konservasi penyu dan sektor wisata lokal

    2. Lebih banyak perusahaan untuk menggunakan sustainability report. Diharapkan dengan menggunakan sustainability reporting yang dikontrol oleh pemerinta

    3. Memastikan sektor industri dan pemerintah dapat me

    4. Mendorong agar banyak bank sampah yang mudah diakses berbasis digital. Mendorong upaya untuk mengatasi suhu dibawah 2 derajat celcius

    5. Implementasi kebijakan kurikulum nasional mengenai kesadaran akan perubahan iklim agar dapat berkontribusi secara bermakna.

  3. Pilar Hukum, "Keterlibatan pemuda yang bermakna dalam proses perencanaan kebijakan". Ada 5 pernyataan pemuda untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu:

    1. Memastikan adanya ruang kolaborasi yang berkelanjutan ketika pemerintah akan membuat suatu kebijakan

    2. Adanya strategi nasional untuk pelibatan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah

    3. Menjamin kepastian hukum yang inklusif, pemuda ingin menjadi subjek dalam kebijakan

    4. Berkolaborasi dengan pemuda daerah untuk program cyber daerah, dimana pemuda dapat terlibat dalam posisi strategisnya

  4. Pilar Sosial, "Perkawinan anak dan kekerasan di situasi pandemi".

    1. Remaja berperan menjadi pelopor dan pelapor terhadap kanal-kanal yang sudah tersedia perihal perkawinan anak.

    2. Pemuda menjadi “agent of change”, sebagai penggerak di lingkungan masyarakat untuk memberikan pemahaman perkawinan anak.

    3. Pemerintah melibatkan peran pemuda untuk bekerja sama dalam perwujudan 2 poin sebelumnya.

    4. Penguatan pengasuhan dan penguatan ekonomi keluarga untuk menurunkan tensi mindset perkawinan anak dari aspek lingkungan (community).




Kampanye buatan delegasi SDGs YTH 2021


Mengingat pentingnya isu yang dibahas, peserta juga berkesempatan membuat kampanyenya terkait 4 pilar SDGs dalam bentuk konten media sosial. Melalui SDGs YTH 2021 diharapkan akan ada lebih banyak remaja dan pemuda yang dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam isu yang diusung oleh Power to You(th) berkaitan dengan SDGs dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari hasil dialog konsultatif antara remaja dan pemuda dengan pemerintah dan stakeholders terkait.


317 views0 comments

Akhir September lalu, 2030 Youth Force Indonesia telah melakukan asesi dalam program bertajuk Youth-Engaged Project Assessment (YEPA) bersama organisasi mitra yang diantaranya adalah Yayasan Semak (Perwakilan Jawa Barat), Yayasan Tanoker (Perwakilan Jawa Timur), dan perwakilan Rutgers di Lombok. Kegiatan ini didukung oleh Rutgers WPF Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi orang muda dalam pengambilan kebijakan, khususnya di isu hak kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan anak.




Gambar 1. YEPA Jember


Sepanjang kegiatan, diskusi dilakukan menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta. Protokol kesehatan juga tetap diperhatikan sebagai pencegahan penularan COVID-19. Beberapa metode yang digunakan baik secara daring dan luring ditujukan untuk menjawab berbagai pertanyaan sebagai berikut:

  1. Bagaimana persepktif pemuda terhadap isu hak kesehatan reproduksi remaja dan perkawinan anak di daerahnya?

  2. Bagaimana kondisi pelibatan pemuda secara bermakna terhadap penyelesaian isu-isu tersebut?

  3. Bagaimana pandangan pemuda terhadap rancangan modul Training of Trainer (ToT) yang sedang dikerjakan oleh 2030 Youth Force Indonesia.



Gambar 2. YEPA Lombok


Secara umum, pemuda-pemuda berpendapat bahwa ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi tantangan di isu hak kesehatan reproduksi remaja dan perkawinan anak. Lebih lanjut, perbedaan kondisi terlihat pada faktor utama permasalahan tersebut dapat terjadi. Misalnya saja di Jember, banyaknya pekerja migran dapat memicu adanya perkawinan anak. Hal tersebut berbeda dengan dengan yang dialami pemuda di Lombok dimana budaya “kawin culik” masih terjadi. Di Garut, praktik berbahaya seperti sunat perempuan menjadi sorotan atas salah satu pelanggaran Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang terjadi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemuda juga memetakan berbagai pemangku kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyelesaian isu-isu tersebut. Ditambah lagi, berbagai ide-ide pemuda juga ditampung mengenai bagaimana keterlibatan pemuda dapat menjadi bagian dari solusi yang diinginkan. Hal tersebut ditujukan karena pemuda di ketiga wilayah tersebut merasa bahwa pemuda belum dilibatkan secara bermakna sebagai bagian dari solusi. Sejauh yang mereka rasakan, stigma dan alur komunikasi yang kurang baik antara orang dewasa dan pemuda menjadi tantangan atas terwujudnya partisipasi pemuda yang bermakna.





Gambar 3. YEPA Garut


Sebagai tindak lanjut, 2030 Youth Force Indonesia akan mengadakan pertemuan lanjutan untuk lebih dalam mendiskusikan perspektif pemuda terkait isu hak kesehatan reproduksi remaja dan perkawinan anak, juga partisipasi pemuda yang bermakna dalam isu-isu tersebut. Langkah tersebut sesuai dengan tujuan 2030 Youth Force Indonesia yang bertujuan untuk mendorong partisipasi pemuda agar dapat terlibat dalam akselerasi implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memulai tindakan untuk mendorong perubahan positif menuju masyarakat yang inklusif dan damai di Indonesia. Saat ini 2030 Youth Force Indonesia tengah bekerja sama dengan Rutgers Indonesia dan tiga mitra lainnya tentang pelibatan remaja (12-24 tahun), khususnya remaja perempuan dan perempuan muda (RPPM) dalam program Power to You(th) untuk terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual, pernikahan anak, kehamilan yang tak diinginkan, dan praktik-praktik berbahaya lainnya.


Written by: Revian Putra - Community Engagement 2030 Youth Force Indonesia

83 views0 comments

It has been more than a five since the 2030 Youth Force was established by 19 young leaders from Asia and the Pacific, sparking a youth- and volunteer-led movement that would engage young people in the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs, also referred to as ‘Global Goals’).


Since then, this group of young women and young men has been actively expanding the regional network, creating their own national chapters and raising awareness on how the SDGs relate to individuals and their communities, as well as how youth can take action to contribute to achieving the Global Goals. Today, the network consists of active chapters in seven countries in the region and has over 5000 members. Most of the chapters also have sub-national or provincial branches to bring the initiative into contexts more relevant to each community.


2030 Youth Force activities include organizing trainings and workshops for young people, attending and speaking at conferences and events with youth and partners from the UN and governments, and participating in global advocacy campaigns for the SDGs, such as the International Youth Day, which is celebrated every year on 12 August. The 2030 Youth Force chapters have been supporting each other at the local, national and regional level, exchanging best practices and knowledge, and building a momentum of youth engagement in the SDGs implementation in the region.


Not all national chapters work the same: The young leaders have explored what works best in their local environment and are using creative means and methods to reach and engage young people from their communities in the SDGs. The 2030 Youth Force chapters successfully demonstrate adaptation and localization of the international SDG framework at a local and community level.


The 2030 Youth Force chapter in Indonesia, for example, focuses on SDG 16 “Peace, Justice and Strong Institutions”. Rizky Ashar Mrdn, one of the 19 young founders of the 2030 Youth Force, describes their commitment to supporting marginalized groups: “We encourage youth to promote the Global Goals with actions that lead to positive change towards an inclusive and peaceful society in Indonesia. We have invited young people from diverse groups, such as persons with disabilities, persons living with HIV, or the LGBT community to participate in all of our activities.”


In the Philippines, the 2030 Youth Force has been using both offline and online activities to raise awareness among young Filipinos. Social media platforms have been a catalyzer not only to engage but also to create more opportunities for the network. Jules Guiang, another member of the original 19 young founders of the Youth Force, describes their successes: “Starting with one Facebook post asking if anyone would be interested in working on the SDGs and their implementation, we are now partnering with the University of the Philippines to air an online youth show on the university’s online TV platform, TVUP. The show ‘2030’ will specifically focus on discussing sustainable development and the Global Goals in the context of the Philippines. Our first episode will air in September.”


The “OnTheWheels” SDG Caravan is another activity tailored to young people that will be launched soon, bringing the SDGs to key locations in the Philippines. It “will equip our young participants with important information about the Global Goals, as well as present and incubate ideas and solutions to address local problems”, he explains.

While SDG 17 “Partnerships for Implementation” is one of the key goals of the 2030 Youth Force with many chapters cooperating with governments, UN agencies and academic institutions, the 2030 Youth Force chapter in Viet Nam has also been collaborating successfully with local and international civil society organizations, as well as the private sector. Youth leader Xin Cao highlights that, since its foundation, the “2030 Youth Force in Viet Nam attracted a lot of attention from several local and international NGOs for mutual collaboration. We are currently a Communication Sponsor of ‘Narrow The Gap’ campaign by LIN Center for Community Development, a local NGO in Vietnam.” She adds, “We are partnering with HATCH! VENTURES, a Vietnamese leading startup ecosystem builder for the SDG Challenge 2017, the SDG Youth Scholarship 2017 and the big ‘HATCH! Fair the Fifth’ event to create more opportunities for youth.”


In partnership with the United Nations Development Programme (UNDP), UNV is proud to support these active young change makers’ initiatives, echoing the motto of the SDGs “Leaving No One Behind”. While UNDP and UNV have provided the platform for them to establish the 2030 Youth Force, these young women and men are the ones who are taking on ownership and leadership of the movement. Their passion, energy and creativity have been a source of inspiration for stakeholders, including UN agencies, and there is large potential for further expanding the Youth Force to engage even more young people towards 2030 and beyond.

270 views0 comments
bottom of page