Anak Terduga Korban KS di Posko Pengungsian, Bukti Bahwa Hak Aman Menjadi Tantangan di Situasi Rentan

Dalam kondisi darurat bencana, semua orang berada dalam situasi rentan. Menyelamatkan diri sendiri adalah prioritas utama dalam rangka tanggap darurat. Namun, alih-alih hanya berjuang untuk selamat, para korban juga harus menghadapi berbagai tekanan psikologis dan fisik sekaligus. Kehilangan orang tersayang, ancaman terhadap keselamatan, pekerjaan yang hilang, situasi ekonomi yang semakin pelik, serta harta benda yang rusak dan tidak lagi bernilai adalah duka yang nyata. 

Tim SAR melakukan penyisiran bangunan Pelabuhan Laurentius Say Maumere yang rusak akibat gempa di Kabupaten Sikka,

Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). (REUTERS/Stringer)

Pada Sabtu, 15 Agustus 2026 lalu wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilanda Gempa bumi berkekuatan M7,7. Dampak kerusakan dan korban nyawa kian bertambah seiring waktu penanggulangan. Kondisi ini memaksa masyarakat dialihkan ke pengungsian demi keselamatan. Para korban bencana berpotensi mengalami kerentanan karena kondisi posko pengungsian yang serba terbatas. Akses terhadap sanitasi, hunian, kesehatan, dan pendidikan seringkali terhambat. Semua pihak memang berada dalam situasi rentan, namun posisi timpang paling dirasakan oleh kelompok anak dan perempuan. 

Menurut perspektif interseksionalitas, kerentanan setiap orang berbeda-beda. Faktor seperti gender, kelas, ras, usia, disabilitas, dan status ekonomi saling berpotongan dan membentuk pengalaman beragam dari bentuk ketidaksetaraan. Hal tersebut dibentuk oleh berbagai identitas sosial dan struktur kuasa yang mengitarinya. Dalam konteks perempuan, kerentanan tidak hanya muncul karena identitas gender, tetapi juga karena faktor lain yang memperkuat ketidakadilan. Hal ini terbukti dari kasus di posko pengungsian: Ruang yang seharusnya memberikan rasa aman justru berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan.

Arifah Fauzi, Menteri PPPA Republik Indonesia, mengatakan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di posko pengungsian. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam penanggulangan bencana, perspektif perempuan harus dijadikan tolok ukur, agar kondisi tanggap darurat tidak melupakan aspek kelompok marginal, sehingga keselamatan dapat dirasakan secara inklusif. Interseksionalitas membantu mengidentifikasi pihak-pihak dengan dampak kerentanan lebih besar, sehingga anak dan perempuan membutuhkan perhatian khusus.

Berbagai faktor saling berhubungan membentuk situasi kerentanan berlapis, di antaranya:

1. Kerentanan berisiko: Anak perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya rentan karena usia dan gender, tetapi juga karena kondisi darurat bencana yang membatasi akses pada perlindungan dan pengawasan. 

2. Ketidaksigapan sistem yang seharusnya inklusif: Kerentanan perempuan bukan hanya soal kehilangan materi, tetapi juga ancaman terhadap tubuh dan martabat mereka. 

3. Ketidakadilan struktural: Sistem penanganan bencana yang tidak berperspektif gender seringkali gagal menyediakan ruang aman, sanitasi layak, dan mekanisme perlindungan khusus bagi perempuan. 

Interseksionalitas memberikan pemahaman bahwa perempuan tidak bisa dilihat sebagai kelompok homogen. Seorang perempuan dewasa dengan akses ekonomi mungkin memiliki daya tahan berbeda dibandingkan anak perempuan dengan akses serba terbatas di pengungsian. Kasus kekerasan seksual di pengungsian bencana memperlihatkan bagaimana identitas sosial yang berlapis memperbesar risiko: Menjadi perempuan, menjadi anak, berada di ruang pengungsian, dan tidak memiliki kuasa atas lingkungan. 

Maka, kerentanan perempuan dalam bencana bukan hanya soal kehilangan rumah atau harta benda, tetapi juga ancaman terhadap tubuh dan hak dasar mereka. Perspektif interseksionalitas membantu kita melihat bahwa kerentanan perempuan lebih kompleks, berlapis, dan membutuhkan perhatian khusus. Kesetaraan berarti memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan, rasa aman, dan hak hidup yang layak. Karena, tanpa ruang aman bagi perempuan, mustahil ada ruang aman yang inklusif bagi semua.

Pada peristiwa bencana yang berbeda, salah satu lembaga pemerhati anak, Plan Indonesia  juga menyoroti terkait tingkat keamanan remaja perempuan Girls in Crisis 2026 di tiga wilayah terdampak banjir Sumatra, yaitu Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan dan Agam yang menunjukkan bahwa 60% remaja perempuan yang berada di shelter pengungsian mengungkapkan rasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal darurat. Riset yang dilakukan dalam konteks bencana banjir di Sumatra di akhir tahun 2025 tersebut lebih jauh mengungkapkan bahwa hanya 46% anak perempuan yang merasa aman berada di fasilitas pengungsian yang tercampur gender. Riset tersebut juga mengungkapkan berbagai persepsi risiko kekerasan berbasis gender seperti perundungan (54,55%), kekerasan fisik (40,91%), kekerasan verbal (30%), risiko pernikahan anak (23.64%), pelecehan seksual (18.18%), pekerja anak (15,45%), serta pemerkosaan (13,64%).

Tulisan ini merupakan hasil karya Silva Hafsari, Staf Program Voice for Equality dari 2030 YFI. Seluruh isi, aset, dan penulisan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis, dan tidak mewakili pihak manapun.

Artikel ini disusun dengan merujuk pada informasi yang dipublikasikan oleh sejumlah sumber, yaitu 

1. Sanny Abraham, “Kronologi Gempa NTT M 7,7: Dari Tsunami hingga Pemutakhiran BMKG,” Pikiran Rakyat Jabar, 2026, https://jabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-36510393846/kronologi-gempa-ntt-m-77-dari-tsunami-hingga-pemutakhiran-bmkg

2. Annisa Febiola, “Pengungsi Gempa NTT Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual,” Tempo, 2026, https://www.tempo.co/hukum/gempa-ntt-dan-kekerasan-seksual-2285289#google_vignette

3. Salsabila Putri Pertiwi, “Kamus Feminis: Interseksionalitas Ajarkan Membaca Ketidakadilan dari Gender, Kelas dan Relasi Kuasa,” Konde.co, 2026, https://www.konde.co/2026/01/kamus-feminis-interseksionalitas-ajarkan-membaca-ketidakadilan-dari-gender-kelas-dan-relasi-kuasa/

4. Calvin Mayro Sihombing, “Darurat! Kasus Kekerasan Seksual Anak 15 Tahun di Pengungsian NTT, KemenPPA Gerak Cepat,” Indipop.id, 2026, https://indopop.id/darurat-kasus-kekerasan-seksual-anak-15-tahun-di-pengungsian-ntt-kemenppa-gerak-cepat?page=2

“Memahat Harapan” Anak-Anak Desa Raja melalui Inisiatif Orang Muda

Silva Hafsari - Staff Voice for Equality Program, 2030 Youth Force Indonesia

21 Mei 2026 – Tulisan “Carving Dreams” terpampang di sebuah mading Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kalimat sederhana tersebut menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak belajar, bermimpi, dan memiliki cita-cita untuk masa depan. Di balik ruang belajar yang sederhana itu, terdapat inisiatif orang muda yang berupaya menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak dan remaja untuk bertumbuh.

Ruang belajar tersebut didampingi oleh Hiro, seorang koordinator regional Action for Change South East Asia (ActSEA). Bersama para relawan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, ia terlibat dalam pengelolaan TBM sebagai wadah belajar yang terbuka bagi anak-anak dan orang muda di desa. Tidak hanya menyediakan akses membaca, TBM juga menjadi ruang berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan berbagai keterampilan yang dapat mendukung masa depan mereka.

Lebih lanjut, sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan orang muda, ActSEA memandang bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik. Karena itu, kegiatan yang dilakukan di TBM juga mencakup pengembangan kapasitas, seperti kelas bahasa asing dan diskusi mengenai isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan anak-anak dan remaja.

(Hiro memaparkan profil ActSEA. Sumber: Dokumen Pribadi)

Salah satu isu yang mulai diperkenalkan melalui ruang belajar tersebut adalah Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS). Bagi Hiro, pencegahan kekerasan perlu dimulai sejak dini dengan membangun pemahaman mengenai hak, perlindungan, dan relasi yang sehat. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap melalui kegiatan belajar yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan peserta.

Pemahaman mengenai kekerasan bukanlah hal yang sepenuhnya asing bagi anak-anak di desa tersebut. Mereka memiliki kedekatan dengan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) yang selama ini berperan dalam memberikan edukasi serta pendampingan terkait isu perlindungan. Hubungan yang terbangun menciptakan rasa aman sekaligus menumbuhkan keberanian untuk melapor ketika menyaksikan atau mengalami tindak kekerasan.

“Kalau kamu buat begitu, aku laporkan,” ungkap Hiro menirukan salah satu respons yang kerap ia dengar dari anak-anak.

Bagi sebagian orang, kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, di baliknya terdapat perubahan penting: anak-anak mulai memahami bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dan tidak perlu diam ketika menghadapi kekerasan.

Meski demikian, tantangan masih tetap ada. Kekerasan dalam pacaran, pencabulan, hingga kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang ditemui di komunitas. Selain itu, keterlibatan orang muda dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa juga belum sepenuhnya terbangun secara setara. Dalam forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), suara orang muda masih jarang terdengar dan terakomodasi.

Melalui kunjungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal bersama Plan Indonesia, Yayasan PAPHA, dan 2030 Youth Force Indonesia dalam Voice for Equality (V4E).  Program Voice for Equality adalah inisiatif kolaboratif yang didukung oleh Uni Eropa, dengan tujuan memperkuat kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam memajukan peran perempuan dan anak perempuan. Pengalaman diskusi dengan OMS lokal tersebut menjadi pembelajaran penting mengenai peran ruang komunitas dalam mencegah dan menangani KBGS. Pertemuan ini menunjukkan bahwa ruang belajar yang dikelola orang muda dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran, memperkuat keberanian anak-anak, serta mendorong partisipasi yang lebih bermakna dalam kehidupan komunitas.

Pertemuan ini bukan sekadar ruang diskusi untuk mendengarkan pengalaman orang muda di daerah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi 2030 Youth Force Indonesia untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi dalam memetakan kebutuhan pembelajaran orang muda terkait Meaningful and Inclusive Youth Participation (MIYP). Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar bagi 2030 YFI untuk memfasilitasi pengembangan modul pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan orang muda. 

(Dokumentasi bersama semua mitra program Voice for Equality. Sumber : Dok. Pribadi)

Nagekeo dan Realita Akses Pendidikan bagi Kelompok Rentan

Silva Hafsari - Staff Voice for Equality Program, 2030 Youth Force Indonesia

21 Mei 2026 – Kesetaraan tidak mungkin terwujud apabila praktik diskriminasi terhadap akses pendidikan bagi kelompok rentan masih terus berlangsung. Berangkat dari kesadaran tersebut, LSM Pelita Harapan Masyarakat (PELIHARA) bersama Plan Indonesia, Yayasan PAPHA, dan 2030 Youth Force Indonesia melalui Voice for Equality (Suara untuk Kesetaraan), sebuah program yang didukung oleh Uni Eropa, membuka ruang dialog bersama organisasi masyarakat sipil lokal (OMS) di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memetakan kolaborasi dalam mencegah dan menangani Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS), sekaligus memperkuat akses pendidikan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.

Menurut pembina sekaligus pendiri LSM PELIHARA, Oscarinus Meta, kasus KBGS di Nagekeo masih tergolong tinggi. Berbagai bentuk kekerasan seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD), pencabulan terhadap anak, hingga kekerasan dalam relasi pacaran kerap menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan orang muda. 

“Ironisnya, korban sering kali menghadapi diskriminasi berlapis; tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal akibat stigma sosial dan penolakan dari lingkungan sekolah,” ujar Oscar.

Kondisi tersebut mendorong LSM PELIHARA, sejak 2018 aktif bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi, serta penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Oscar, persoalan terbesar di Nagekeo bukan sekadar terbatasnya fasilitas pendidikan, melainkan ketimpangan akses yang membuat kelompok rentan kehilangan hak dasar untuk belajar.

Di tengah keterbatasan akses pendidikan di Nagekeo, PKBM PELIHARA hadir sebagai ruang harapan. Saat ini, sekitar 700 peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM. Sebagian di antaranya merupakan penyintas atau korban Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS). Meski stigma sosial masih melekat, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pendidikan mereka. 

Menanggapi jumlah peserta didik yang mencapai sekitar 700 orang, Silva, yang mewakili 2030 Youth Force Indonesia, bertanya, “Bagaimana PKBM mengelola sistem pembelajaran untuk menjangkau peserta didik yang tersebar di berbagai wilayah?”

Menjawab pertanyaan tersebut, LSM PELIHARA menjelaskan bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PKBM menerapkan prinsip keterjangkauan melalui pendekatan berbasis komunitas dan dukungan kakak asuh yang tersebar di berbagai wilayah Nagekeo. Untuk memastikan akses belajar tetap tersedia, kegiatan pembelajaran memanfaatkan berbagai ruang yang ada di masyarakat, mulai dari gedung sekolah setelah jam belajar hingga balai desa.

Bagi 2030 Youth Force Indonesia, pengalaman LSM PELIHARA menunjukkan bahwa pendidikan yang inklusif dan menjangkau kelompok rentan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta didukung oleh keterlibatan komunitas di tingkat lokal.

(Bangunan PKBM PELIHARA. Sumber : Dok. Pribadi)

---

Merawat Harapan melalui Pemberdayaan Remaja di Nagekeo

Ada begitu banyak kelompok rentan, seperti anak korban kekerasan seksual, perundungan, maupun akibat kemiskinan. Sebagian besar dari mereka terpaksa putus sekolah, karena sistem pendidikan yang sering kali abai terhadap hak dasar mereka.  Akibatnya, mimpi dan cita-cita yang telah mereka bangun sejak kecil terancam terhenti pada masa perkembangan yang seharusnya menjadi fondasi masa depan.

Selain mendukung pendidikan nonformal melalui PKBM, LSM PELIHARA juga mengembangkan berbagai program literasi dan kesehatan mental. Salah satunya melalui kegiatan Sabtu Indah bersama Literasi, sebuah ruang berbagi cerita antarteman sebaya yang memungkinkan orang muda mengekspresikan emosi, baik sedih, senang, maupun marah. Menurut Oscar, ruang semacam ini penting karena kesehatan mental orang muda tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial di sekitarnya. Di Nagekeo, kasus bunuh diri, termasuk gantung diri, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Upaya memperluas budaya literasi juga dilakukan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kampung Literasi di Nagekeo. Kehadiran ruang baca ini menjadi penting di tengah rendahnya akses literasi di daerah. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025, Kabupaten Nagekeo memperoleh angka sebesar 37,2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses perpustakaan, layanan literasi, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan ekosistem literasi daerah masih tergolong rendah. (Bappenas, 2025)

Selain itu, isu KBGS masih menjadi persoalan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Minimnya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, ancaman, serta rendahnya keberdayaan dan akses informasi bagi orang muda menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Karena itu, dialog bersama LSM PELIHARA tidak sekadar menjadi agenda pertemuan, melainkan juga langkah awal untuk membuka peluang kolaborasi ke depan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan KBGS di tingkat komunitas.

Sejalan dengan itu, 2030 Youth Force Indonesia terus mendorong pelibatan bermakna orang muda dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui pertemuan ini, diharapkan terbuka ruang saling belajar dan berkolaborasi antara masyarakat, orang muda, organisasi masyarakat sipil lokal, dan pemangku kebijakan, sehingga pengalaman serta kebutuhan komunitas dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama yang lebih setara, inklusif, dan berkelanjutan.

(Mitra Voice for Equality Program berfoto bersama dengan Oscarius Meta. Sumber : Dok. Pribadi)